Thursday, August 18, 2011

Deskripsi Penyelenggaraan Diklat Calon Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
Secara garis besar proses diklat melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak sarana pendukung, selain itu, proses diklat mencakup beberapa kegiatan pendukung yang sangat teknis dan membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta format-format yang harus diisi oleh pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, LPPKS telah membuat petunjuk pelaksanaan lengkap dengan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut:
1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1
3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning
4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2
5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat.
Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orang-orang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007.
Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala sekolah/madrasah oleh berbagai pihak, seperti LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa menunjukkan kesamaan kriteria, keseragaman prosedur, dan kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain.
Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala sekolah melaui proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam, dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten. Namun, bagaimana kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur yang sama belum diatur dalam Permendiknas tersebut. Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat. Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan, proses maupun hasilnya.
Telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 bahwa pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yakni kegiatan tatap muka selama minimal 100 jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 bulan. Sedangkan ayat (5) pada pasal yang sama menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah Pelaksanaan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Model dan Tahapan Diklat
Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan model “In-Service Learning 1 — On-the Job Learning — In-Service Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan In-Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik. Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner.
Kegiatan In-Service Learning 1berupa tatap muka antara peserta diklat dengan nara sumber dan atau fasilitator. Kegiatan ini diselenggarakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang. Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat On-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis EDS sekolah masing-masing dan hasil analisis evaluasi dirin yang dicerminkan pada hasil AKPK.
Tahap kedua adalah On-the-Job Learning, yakni pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun pada saat In Service Learning 1. OJL dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat: sekolah sendiri dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas dilakukan selama 150 (seratus lima-puluh) jam pelajaran.
b. Kegiatan OJL di sekolah lain dilakukan minimal 50 (lima-puluh) jam pelajaran.
c. Jika di daerah calon tidak terdapat sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama, maka kegiatan OJL dapat dilakukan di sekolah tempat calon bertugas.
d. Dalam melaksanakan kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas maupun di sekolah lain yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru.
e. Dalam kegiatan OJL peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang diperoleh dalam kegiatan In-Service Learning 1, yang dituangkan dalam rencana tindakan.
f. Pada akhir kegiatan OJL peserta diharuskan mengumpulkan sejumlah tagihan.
Tahap ke tiga, In-Service Learning 2, dilaksanakan dalam durasi 30 (tiga puluh) jam pelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah sejumlah tagihan terhadap pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga dilakukan melalui presentasi hasil OJL dan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam konteks peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
Para calon kepala sekolah yang telah lulus dari diklat akan memperoleh Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Sertifikat dan NUKS diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada LPPKS berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah oleh lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi. Selanjutnya LPPKS akan menerbitkan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Selanjutnya bupati atau walikota tinggal memilih mana calon kepala sekolah yang akan diangkat menjadi kepala sekolah.• rofi

1 comments:

Anonymous said...

Menyikapi/Menanggapi Permendiknas 28 Tahun 2010, apakah diklat Kepala Sekolah diberlakukan kepada Kepala Sekolah yang telah memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum bekerjasam dengan Kanwil Depdikbu Prov. D.I.Yogyakarta mulai tanggal 28 September sampai dengan 13 Oktober 1998 dan Praktek Lapangan Selama 1 Minggu HARUS MENGIKUTI KEMBALI DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH Versi Permendiknas 28/2010 dengan mengeluarkan biaya sendiri ?

Pengikut

Langganan via Email

 

Buku Tamu

Arsip Berita